Organisasi dan Tata Kerja

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, lebih lengkap berikut uraian Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo :

1. KEPALA DINAS

2. SEKRETARIAT

a. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

b. Sub Bag ian Keuangan dan BMN

c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

 

3. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

 

4. BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

 

5. BIDAN PELAYANAN KESEHATAN

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

b. Seksi Pelayanan Rujukan

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

 

6. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

a. Seksi Kefarmasian

b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rymah Tangga

c. Seksi SDM Kesehatan

 

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD), terdiri dari :

a. Puskesmas Sebanyak 31

b. AKPER

c. Laboratorium Kesehatan Daerah

d. Depo Farmasi

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas. Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

 

TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan.
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.