Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan  pemerintahan  di bidang kesehatan yang  menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; 
  3. pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
  4. pelaksanaan  administrasi  Dinas  sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas juga mempunyai kewenangan :

  1. pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UPK) kabupaten dan rujukan tingkat kabupaten;
  2. pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) kabupaten dan rujukan tingkat kabupaten;
  3. penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten;
  4. penerbitan rekomendasi izin  praktik dan  izin  kerja  tenaga kesehatan;
  5. perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UPK) kabupaten;
  6. penerbitan rekomendasi  izin  apotek, toko  obat,  toko  alat kesehatan dan optikal;
  7. penerbitan rekomendasi  izin  Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  8. rekomendasi penerbitan  sertifikat produksi  alat  kesehatan kelas  1  (satu)  tertentu dan  Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu  perusahaan rumah tangga;
  9. rekomendasi penerbitan sertifikat produksi makanan  kemasan pada  industri  rumah tangga;
  10. pengawasan  post-market produk  makanan kemasan industri  rumah tangga;
  11. pemberdayaan  masyarakat bidang  kesehatan  melalui tokoh  kabupaten, kelompok  masyarakat, organisasi  swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.